Bank Dunia: Indonesia Masih Kesulitan Optimalkan Pengumpulan Pajak, di Bawah Potensi

• Rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia.
• Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya reformasi pajak dengan mengesahkan UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada Oktober 2021.
• Indonesia masih perlu memperbaiki efisiensi pengumpulan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mencapai potensi penerimaan yang optimal.

Pekan lalu, Bank Dunia (World Bank) melaporkan dalam publikasinya yang berjudul Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia. Laporan tersebut disusun oleh tim Bank Dunia untuk mendukung laporan utama Bank Dunia mengenai pajak korporasi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia.

Bank Dunia menyoroti bahwa efisiensi pengumpulan pajak di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia dan bahkan mengalami tren penurunan dalam dekade terakhir.

Meskipun efisiensi pemungutan pajaknya masih rendah, PPN dan PPh Badan tetap menjadi sumber utama pendapatan pemerintah. Namun, sebagian besar potensi pajak yang hilang dari kedua instrumen ini belum sepenuhnya dipahami.

Penelitian Bank Dunia yang dirilis Senin pekan lalu mengungkapkan bahwa rata-rata kesenjangan dalam PPN dan PPh Badan mencapai 6,4 persen dari PDB antara 2016 dan 2021. Ketidakpatuhan menjadi faktor utama penyebab hilangnya penerimaan pajak, berkontribusi hingga 58 persen dari total potensi pendapatan yang tidak terealisasi. Tingkat ketidakpatuhan ini cukup tinggi dibandingkan negara lain dan meningkat drastis pada 2020, kemungkinan besar akibat dampak ekonomi pandemi COVID-19 yang mendorong lebih banyak insentif untuk menghindari atau menunda pembayaran pajak.

Meskipun sempat menurun sedikit pada 2021, tingkat ketidakpatuhan masih lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Sementara itu, kesenjangan kebijakan relatif lebih kecil, tetapi tetap berdampak signifikan terhadap hilangnya pendapatan negara. Penyesuaian seperti deflasi ambang batas nominal telah membantu mengurangi ruang lingkup insentif pajak bagi usaha kecil dan menengah dalam sistem PPN dan PPh Badan.

Secara keseluruhan, Indonesia masih tertinggal dalam hal pengumpulan pajak. Kinerja Indonesia secara signifikan kurang baik dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penghasilan Badan pemungutan pendapatan. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB adalah Pajak (PPN), sumber utama penerimaan pajak, termasuk yang terendah di dunia, yang berkinerja di bawah potensinya. Indonesia mengalami dampak negatif yang memprihatinkan dibandingkan dengan kondisi struktural dan regional Indonesia. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya mencapai 9,1 persen pada 2021. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah di kawasan Asia, seperti Kamboja (18,0 persen), Malaysia (11,9 persen), Filipina (15,2 persen), Thailand (15,7 persen), dan Vietnam (14,7 persen).

Selain itu, tren rasio pajak terhadap PDB di Indonesia mengalami penurunan selama dekade terakhir. Dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu, angka tahun 2021 mencerminkan penurunan sekitar 2,1 persen. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi ini, menyebabkan penurunan tajam hingga 8,3 persen dari PDB pada 2020.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada Oktober 2021. Kebijakan ini mencakup kenaikan tarif standar PPN, penghapusan sejumlah pengecualian pajak, serta pembatalan rencana pengurangan tarif PPh Badan yang sebelumnya telah diatur.

Implementasi UU HPP diprakirakan akan meningkatkan penerimaan pajak sekitar 0,7 persen hingga 1,2 persen dari PDB per tahun antara 2022 hingga 2025 (World Bank, 2021). Namun, meskipun berbagai langkah telah diambil, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengumpulan pajak dan perlu terus melakukan reformasi untuk meningkatkan efisiensi serta kepatuhan wajib pajak.